Apa Itu IPDN? Kepanjangan, Sejarah STPDN, Kampus, dan Jurusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

IPDN adalah singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Menurut situs resmi IPDN, IPDN menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan, dan peserta didiknya disebut praja. Kampus pusatnya berada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Bagaimana Sejarah IPDN?

Halaman Sejarah IPDN merunut pendidikan pamong praja sejak zaman Hindia Belanda. Ringkasnya:

• 1920 sampai 1955: sekolah pamong praja OSVIA, MOSVIA, dan OSIBA pada masa Hindia Belanda, lalu SMT Pangreh Praja (1948) dan Kursus Dinas C (1952).
• 17 Maret 1956: Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) didirikan di Malang.
• 25 Mei 1967: Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) diresmikan di Malang, lalu dipindah ke Jakarta pada 1972.
• 1988 sampai 1990: 20 APDN di berbagai provinsi disatukan menjadi APDN Nasional di Jatinangor, diresmikan 18 Agustus 1990.
• 1992: APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) lewat Keppres No. 42 Tahun 1992. Sejak 1995 programnya ditingkatkan menjadi D-IV.
• 2004: Keppres No. 87 Tahun 2004 menggabungkan STPDN ke dalam IIP sekaligus mengganti nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Jadi, STPDN adalah nama lama kampus Jatinangor sebelum digabung menjadi IPDN.

Di Mana Saja Kampus IPDN?

Selain kampus pusat di Jatinangor, situs resmi IPDN mencantumkan kampus di Jakarta dan beberapa daerah:

Halaman Sejarah menyebut program D-IV diselenggarakan di Kampus Jatinangor, sedangkan Kampus Cilandak Jakarta menyelenggarakan program pascasarjana dan profesi kepamongprajaan.

Apa Saja Jurusan di IPDN?

Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) 2026, IPDN membuka 10 program studi D-IV. Akreditasi diambil dari PDDIKTI per 6 November 2026.

Menurut Permendagri No. 43 Tahun 2018, IPDN punya tiga fakultas: Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Halaman Sejarah juga menyebut bahwa sejak 2010 pendidikan kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program D-IV semester I sampai VIII.

Lulusan IPDN Jadi Apa?

Surat edaran SPCP 2026 mewajibkan calon praja bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Peserta yang sudah dinyatakan lulus sebagai calon praja lalu mengundurkan diri wajib mengembalikan biaya seleksi ke kas negara.

Biaya pelaksanaan SPCP 2026 dibebankan pada APBN Kementerian Dalam Negeri, sedangkan tahap SKD dikenai PNBP dari BKN. Surat edaran tidak menyebut biaya selama pendidikan, lama ikatan dinas, atau gelar lulusan.

Apa Saja Fasilitas Kampus IPDN Jatinangor?

Halaman Sarana dan Prasarana situs resmi mencantumkan antara lain:

• Balairung Rudini dan Graha Wyata Praja
• Wisma Praja dan menza
• Laboratorium Administrasi Kependudukan, laboratorium komputer, dan laboratorium pemerintahan
• Perpustakaan dan gedung pascasarjana
• Kolam renang, lapangan sepak bola, serta lapangan voli dan basket
• Masjid, gereja Protestan, gereja Katolik, dan pura

Apa Syarat Masuk IPDN? (Acuan SPCP 2026)

• Usia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada 1 Januari 2026.
• Tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.
• Mendaftar di provinsi domisili, dengan ketentuan domisili minimal 1 tahun atau syarat tambahan bagi yang kurang dari 1 tahun.
• Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Formasi 2026 berjumlah 1.410: 1.200 kuota untuk 32 provinsi di luar Papua dan 210 kuota wilayah Papua.

Sampai Mana Seleksi IPDN 2026?

Menurut pengumuman Seleksi Penentuan Akhir (800.1.2.2/27/IPDN), hasil kelulusan akhir SPCP IPDN 2026 diumumkan pada 6 November 2026 di sscasn.bkn.go.id dan spcp.ipdn.ac.id. Rincian tiap tahap seleksi ada di Seleksi Lanjutan IPDN 2026.

Kalau kamu ingin bersiap menghadapi SKD dan seleksi lanjutan IPDN berikutnya, lihat program persiapan IPDN Patriot Muda.